Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas keilmuan mahasiswa hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) melalui kegiatan Pelatihan Teknik Penyusunan Kontrak dan Legal Opinion Batch 2. Kegiatan yang diinisiasi oleh Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSIH-PTM), diselenggarakan secara daring pada Selasa sampai dengan Rabu (6–7/8) dan diikuti oleh lebih dari 500 mahasiswa dari 25 Program Studi Hukum PTM se-Indonesia diantaranya:

1. Universitas Muhammadiyah Cirebon
2. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
3. Universitas Muhammadiyah Kotabumi
4. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
5. Universitas Muhammadiyah Brebes
6. Universitas Muhammadiyah Malang
7. Universitas Muhammadiyah Jakarta
8. Universitas Ahmad Dahlan
9. Universitas Muhammadiyah Surabaya
10. Universitas Muhammadiyah Magelang
11. Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
12. Universitas Muhammadiyah Kudus
13. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung
14. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
15. Universitas Muhammadiyah Gombong
16. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
17. Universitas Muhammadiyah Aceh
18. Universitas Muhammadiyah Jember
19. Universitas Muhammadiyah Kuningan
20. Universitas Muhammadiyah Pare-Pare
21. Universitas Muhammadiyah Sorong
22. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
23. Universitas Muhammadiyah Palembang
24. Universitas Muhammadiyah Kupang
25. Universitas Muhammadiyah Kalianda

Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H., dosen Ilmu Hukum UNIMMA yang juga merupakan Ketua APSIH-PTM mengatakan, pelatihan tersebut digelar untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dalam penyusunan kontrak, analisis klausul hukum, serta penyusunan legal opinion secara profesional. “Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen APSIH-PTM dalam mendorong lulusan hukum Muhammadiyah agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan hukum secara praktis, etis, dan kontekstual. Kami ingin mahasiswa memiliki kesiapan menghadapi tantangan dunia profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chrisna menegaskan bahwa kemampuan teknis dalam menyusun kontrak harus dilengkapi dengan pemahaman nilai keadilan.“Hukum kontrak adalah jantung dunia bisnis modern. Namun, di balik dokumen yang tampak formal, terdapat dimensi tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pelajari tidak hanya bagaimana menyusun kontrak, tapi juga mengapa kontrak harus berkeadilan dan dapat memberikan maslahat,” tambahnya.

Kegiatan pelatihan dibuka oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina APSIH-PTM. Dalam arahannya, Najih menekankan pentingnya pemahaman terhadap kontrak digital sebagai respons terhadap perkembangan sistem hukum di era digital. “Digitalisasi menuntut kita memahami kontrak tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum di ruang siber. Literasi kontrak digital menjadi kunci menghadapi kompleksitas transaksi di era transformasi hukum,” ungkapnya.

Dengan moderator Ranti Suminar Endah, S.H., M.H. dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Hendi Sastra Putra, S.H., M.H dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dihadirkan narasumber dari berbagai kampus Muhammadiyah yang memiliki keahlian di bidang hukum perdata dan kontrak, yaitu:

• Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., M.H. (Universitas Muhammadiyah Malang)
• Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., CPCLE (Universitas Muhammadiyah Kotabumi)
• Hasriyanti, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Sorong)
• Dr. Lidya Sheryl Muis, S.H., M.Kn., M.H. (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Adapun pelatihan tersebut terselenggara atas sinergi APSIH-PTM bersama 10 Program Studi Hukum dari PTM sebagai co-host, diantaranya Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Brebes, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA).