Pemahaman hukum menjadi bekal penting bagi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan menghadapi berbagai persoalan sosial. Warga perlu mengetahui cara melindungi diri, memahami hak korban, serta menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekerasan dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal tersebut menjadi fokus penyuluhan hukum yang diselenggarakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) bekerja sama dengan Kanwil Hukum Jawa Tengah dan Fakultas Hukum (FH) UNIMMA, yang melibatkan Program Studi S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Hukum. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada Jumat (13/11), dengan peserta dari unsur perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Materi penyuluhan mencakup pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) serta penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dosen Program Studi Magister Hukum FH UNIMMA, Dr. Yulia Kurniaty, S.H., M.H., mengawali pemaparan dengan menjelaskan TPKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. “Masyarakat perlu memahami bahwa korban kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum. Korban juga tidak boleh mendapatkan tekanan, intimidasi, ataupun perlakuan yang justru memperburuk kondisi fisik dan psikologisnya,” jelasnya.

Pembahasan dilanjutkan oleh Awan Syah Putra, S.H., mahasiswa Program Studi Magister Hukum FH UNIMMA, yang menjelaskan batas penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Ia menyampaikan, tidak semua persoalan hukum dapat diselesaikan melalui perdamaian antarpihak. Dalam perkara TPKS, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada prinsipnya melarang penyelesaian perkara di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perdamaian tidak boleh menjadi alasan untuk menekan korban mencabut laporan atau mengabaikan hak-haknya.

Selain kekerasan seksual, penyuluhan juga membahas konflik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hermawan Setya Nugraha, S.H., yang juga mahasiswa Program Studi Magister Hukum FH UNIMMA, menjelaskan bahwa perselisihan dapat bermula dari persoalan sehari-hari, seperti perbedaan pendapat, utang piutang, batas tanah, hingga kesalahpahaman antarwarga. Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi pertengkaran, pengancaman, bahkan kekerasan.

Melalui penyuluhan ini, UNIMMA berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum serta langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan di lingkungan sekitar. Perangkat desa dan tokoh masyarakat juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan informasi hukum, mencegah berkembangnya konflik, serta mengarahkan warga kepada lembaga yang tepat ketika membutuhkan pendampingan.